https://dishutkaltim.com/public/admin/images/gambar_berita/71image001.jpg

Focus Group Discussion (FGD) SOP, Potensi Perhutanan Sosial, Update Data dan Tantangan Perhutanan Sosial di Kalimantan Timur

  • Administrator

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur bersama Pokja Perhutanan Sosial dan TNC menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) SOP, Potensi Perhutanan Sosial, Update Data dan Tantangan Perhutanan Sosial di Kalimantan Timur pada tanggal 4-5 April di Hotel Aston Samarinda. FGD ini dibuka dengan sambutan sekaligus pembukaan dari Pokja PPS di Kalimantan Timur, dan dihadiri oleh 66 peserta.

Beberapa tujuan diadakan FGD ini adalah :

  1. Menyusun Draft dokumen SOP pengajuan Perhutanan Sosial di Pokja PPS Kalimantan Timur agar dapat menjadi acuan Bersama pada saat pengusulan skema perhutanan sosial.
  2. Menyusun peta wilayah potensi perhutanaan sosial di Kalimantan Timur dengan referensi PIAPS dan hasil kajian wilayah potensi Perhutanan Sosial dari TNC.
  3. Menyusun rencana Groundcheck area potensi PIAPS dan peran PokJa dalam kegiatan ground check.
  4. Melakukan sinkronisasi data Perhutanan Sosial baik data spasial maupun data non spasial sehingga lebih tersistematis dan memudahkan dalam melakukan monitoring dan evaluasi kedepannya.

Kegiatan ini dilakukan dengan metode FGD dengan beberapa tema pembahasan dengan peserta dari POKJA PPS Kalimantan timur dan stakeholder terkait. FGD dilakukan secara diskusi kelompok dan hasilnya akan dipresentasikan di forum Bersama.

Kelompok tersebut akan membahas antara lain:

  1. Kelompok untuk membahas draft SOP pembahasan akan meliputi langkah – langkah pengajuan PS di kaltim yang melalui Pokja dan jalur lainnya, sinkronisasi dokumen dan data spasial, jalur komunikasi Bersama .
  2. Kelompok untuk membahas potensi area PS di kaltim plus rencana groundcheck pemaparan kriteria penentuan area potensi, sebaran potensi PS, PIAPS 3, groundcheck.
  3. Kelompok sinergi  data dan permasalahan PS di Kaltim melakukan update data terkini untuk PS di Kaltim baik spasial maupun non spasial dan menggali permasalahan terkini dan mencari solusinya.

Tindak lanjut dari FGD kali ini adalah :

  1. Telah tersusun rencana kegiatan pasca ijin perhutanan social tahun 2019 dari beberapa instansi terkait dari pusat sampai daerah.
  2. Akan diagendakan pertemuan rutin bulanan anggota Pokja PPS Kaltim.
  3. Untuk memastikan areal prioritas usulan perhutanan social 2019 akan dilakukan analisis dan groundcheck lapangan.