Pelaksanaan Kegiatan Verifikasi RKP PMK Mapping Kemendagri dan Verifikasi Pra RKA DBH DR TA. 2022 dilaksanakan secara offline (terbatas) dan online zoom meeting bertempat di Hotel Grand Senyiur Balikpapan Jl. AHM Mohammad 7 Klandasan Ulu, Balikpapan Kota, Provinsi Kalimantan Timur selama 3 hari dari 26-28 Oktober 2022 dengan 2 agenda pembahasan yaitu Pengarahan Penyusunan Program Kegiatan DBH SDA DR  dan Verifikasi / Asisitensi RKP dan Pra RKA DBH SDA DR Tahun Anggaran 2022. 

Kegiatan verifikasi RKP PMK Mapping Kemendagri dan Verifikasi Pra RKA DBH SDA DR TA. 2022 dibuka oleh Sekretaris Dinas mewakili Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan  dihadiri oleh  Pejabat Kementrian Dalam Negeri RI dan Pejabat Kementrian KLHK RI, Pejabat Kementrian Keuangan RI, dan juga Pejabat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur serta Sekretariat, Bidang dan UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Maksud dari dilaksanakannya kegiatan verifikasi  tersebut diharapkan agar dalam Penyusunan RKP dan RKA DBH SDA DR sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, RKP dan RKA yang dihasilkan lebih baik dan tepat serta Pemanfaatan DBH SDA DR akan tepat, sesuai dan  berdampak ke penyerapan dana bisa berjalan cepat dan efektif.

Kegiataan verifikasi / Asistensi dan Pra RKA DBH SDA DR Tahun Anggaran 2022 Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur di verifikasi oleh tim Biro Perencanaan dan Pusat Kajian Kebijakan Strategis Kementrian LHK RI, tim Dirjend Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri RI dan Tim Direktorat Perimbangan Keuangan, Direktorat Dana Transfer Umum Kementrian Keuangan RI. Dokumen yang dilakukan verifikasi  adalah RKP PMK Mapping Kemendagri, Dokumen KAK Sub Kegiatan, Dokumen RKA Sub Kegiatan, Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKMBMD) tahun 2022 yang sudah sesuai dengan uraian belanja sub kegiatan belanja modal dan KAKnya. Secara garis besarnya, verifikasi  penggunaan dana DBH SDA DR Tahun Anggaran 2022 diprioritaskan  untuk kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) sedangkan untuk lainnya merupakan kegiatan pendukung, dan hasil dari verifikasi tersebut kemudian dituangkan dalam catatan singkat mengenai jalannya verifikasi  atau serta hal yang dibicaran dan diputuskan di dalamnya.